Oleh: Devid Marthin ( Tokoh Muda Halmahera Utara/ Presiden Pemuda Halmahera Utara)
Pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara sebesar 11,05 persen pada Triwulan II 2026 adalah kabar baik. Tetapi angka yang baik harus dibaca dengan cara yang benar: berdasarkan data, bukan berdasarkan klaim politik.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: Siapa sebenarnya yang menggerakkan ekonomi Halmahera Utara hingga tumbuh 11,05 persen?
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Halut pada Triwulan II 2026 sebesar 11,05 persen secara year on year. Angka ini terutama ditopang oleh tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi: industri pengolahan 32,24 persen, pertambangan dan penggalian 18,67 persen, serta perdagangan besar dan eceran. Di sinilah kita harus berhenti mengubah angka statistik menjadi sekadar narasi keberhasilan pemerintahan.
Lihat mesin ekonominya, bukan hanya panggung politiknya
Jika industri pengolahan tumbuh 32,24 persen, maka kita harus bertanya: apa yang sebenarnya terjadi di sektor tersebut? BPS menyebut aktivitas industri pengolahan Halmahera Utara antara lain mencakup pengolahan kopra, PT NICO, dan industri pengolahan lainnya.
Artinya, ketika kita membicarakan pertumbuhan ekonomi Halut, NICO bukan catatan kaki. Ada produksi. Ada pembelian bahan baku. Ada tenaga kerja. Ada aktivitas distribusi. Ada transportasi. Ada konsumsi rumah tangga. Ada perdagangan. Dan ada UMKM yang ikut menerima efek perputaran pendapatan.
Rantai inilah yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Karena itu, kontribusi dunia usaha, khususnya industri pengolahan kelapa, harus ditempatkan secara proporsional dalam membaca angka 11,05 persen.
Jangan hapus petani dari statistik pertumbuhan
Di balik industri kelapa terdapat kelompok yang sering hilang dari narasi pembangunan: petani. Sebelum kelapa masuk ke industri, ada petani yang menanam, merawat dan memanen. Petani menyediakan bahan baku. Industri mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Pekerja menghasilkan output. Transportasi memindahkan barang. Pedagang mendistribusikannya. UMKM dan pasar menggerakkan transaksi berikutnya.
Inilah sebuah rantai nilai ekonomi. Maka tidak tepat jika pertumbuhan industri kemudian hanya dibaca sebagai keberhasilan pemerintah. Tanpa bahan baku petani, tidak ada industri kelapa. Tanpa industri, tidak ada proses hilirisasi. Tanpa pekerja, tidak ada produksi. Tanpa pasar dan UMKM, tidak ada perputaran ekonomi lokal. Pertumbuhan adalah hasil dari seluruh rantai tersebut.
NICO dan efek penggandanya
PT NICO juga disebut menyerap lebih dari 4.000 tenaga kerja, mayoritas masyarakat lokal. Angka ini penting bukan hanya karena jumlah pekerjanya. Yang lebih penting adalah efek ekonominya. Ketika ribuan pekerja memperoleh pendapatan, sebagian pendapatan itu kembali ke perekonomian lokal melalui konsumsi. Mereka membeli kebutuhan sehari-hari, menggunakan transportasi, berbelanja di pasar, menggunakan jasa, dan bertransaksi dengan UMKM. Dari perspektif ekonomi regional, inilah yang disebut multiplier effect. Karena itu, ketika industri pengolahan menjadi salah satu motor pertumbuhan, maka NICO, petani, pekerja, pasar dan UMKM merupakan bagian dari mesin ekonomi yang harus diakui keberadaannya.
Lalu di mana kontribusi Bupati?
Pemerintah daerah tentu memiliki peran. Tetapi secara metodologi, kita harus membedakan antara peran pemerintah dan sumber langsung pertumbuhan PDRB. Pemerintah dapat menciptakan iklim usaha melalui regulasi, pelayanan publik, infrastruktur, kepastian investasi dan kebijakan ekonomi. Namun sampai sekarang, angka 11,05 persen tidak dengan sendirinya membuktikan seberapa besar kontribusi manajerial Bupati terhadap pertumbuhan tersebut.
Jika ingin mengatakan bahwa 11,05 persen merupakan hasil kemampuan manajerial Bupati, maka harus ada pembuktian: Kebijakan apa yang menghasilkan tambahan output? Berapa investasi yang muncul akibat kebijakan tersebut? Berapa tenaga kerja baru yang tercipta karena intervensi Pemda? Berapa tambahan nilai tambah yang berasal dari kebijakan tersebut?
Dan yang paling penting: Berapa percentage point dari pertumbuhan 11,05 persen yang secara empiris dapat diatribusikan kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara? Tanpa jawaban tersebut, kita tidak boleh mengubah growth rate menjadi attribution rate. Itulah disiplin dasar dalam analisis data.
Jangan tertipu angka agregat
Ada satu prinsip penting dalam membaca statistik: Angka pertumbuhan menunjukkan bahwa ekonomi berubah; angka itu tidak otomatis menjelaskan siapa yang menyebabkan perubahan tersebut. 11,05 persen adalah outcome agregat. Sedangkan pertanyaan mengenai keberhasilan kebijakan adalah pertanyaan kausalitas. Keduanya berbeda. Karena itu, fakta bahwa pertumbuhan 11,05 persen terjadi pada masa pemerintahan tertentu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh pertumbuhan tersebut merupakan produk kemampuan manajerial kepala daerah.
Kalau memang ingin mengukur kontribusi pemerintah, lakukan policy impact assessment. Bandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan. Identifikasi sektor yang terdampak. Ukur tambahan output. Ukur investasi. Ukur tenaga kerja. Ukur nilai tambah. Barulah kita dapat berbicara tentang kontribusi kebijakan secara ilmiah.
Pertumbuhan belum tentu kesejahteraan Ada hal lain yang tidak kalah penting. 11,05 persen pertumbuhan ekonomi tidak berarti setiap masyarakat Halut menjadi 11,05 persen lebih sejahtera. Pertumbuhan ekonomi harus dibaca bersama indikator kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita, upah riil, ketimpangan, pendapatan petani dan perkembangan UMKM.
Sebab pertumbuhan menjawab pertanyaan: “Seberapa besar ekonomi bertambah?” Sedangkan pembangunan harus menjawab pertanyaan: “Siapa yang menikmati pertambahan tersebut?”
Itulah sebabnya angka 11,05 persen harus menjadi awal analisis, bukan akhir analisis.
Jangan berebut kredit, buka datanya
Saya tidak sedang mengecilkan pencapaian 11,05 persen. Justru sebaliknya. Saya ingin angka itu dihormati. Caranya adalah dengan membedah sumbernya secara objektif.
BPS sendiri menegaskan bahwa tantangannya adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan tersebut pada triwulan berikutnya. Jika pertumbuhan terus bertahan, berarti nilai tambah benar-benar terus diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi Halmahera Utara.
Karena itu, jangan berhenti pada angka. Buka dekomposisinya. Berapa kontribusi industri pengolahan? Berapa kontribusi pertambangan? Berapa kontribusi perdagangan? Berapa kontribusi konsumsi masyarakat? Berapa kontribusi investasi?
Dan terakhir, berapa kontribusi yang benar-benar dapat dibuktikan berasal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara? Itulah pertanyaan seorang analis data. Bukan siapa yang paling cepat mengklaim.
11,05 persen adalah prestasi ekonomi Halmahera Utara, bukan milik satu orang.
Di baliknya ada NICO, petani kelapa, pekerja, pedagang, UMKM, pasar, investor dan seluruh masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi setiap hari.
Pemerintah tentu mempunyai peran dalam menciptakan ekosistem yang memungkinkan aktivitas tersebut berlangsung. Tetapi besarnya kontribusi pemerintah harus dibuktikan dengan data, bukan diasumsikan dari angka pertumbuhan semata.
Maka sebelum menjadikan 11,05 persen sebagai rapor kemampuan manajerial Bupati, ada satu pekerjaan rumah yang jauh lebih penting: Pisahkan mana pertumbuhan yang berasal dari aktivitas ekonomi riil dan mana yang benar-benar merupakan dampak kebijakan pemerintah.
Sebab dalam analisis ekonomi, angka tidak boleh mengikuti narasi. Narasilah yang harus tunduk kepada angka. Dan untuk Halmahera Utara, angka 11,05 persen seharusnya tidak menjadi alasan untuk berebut kredit.
Angka itu seharusnya menjadi penghormatan kepada mereka yang benar-benar menggerakkan ekonomi: petani yang menghasilkan, NICO dan industri yang mengolah, pekerja yang memproduksi, pasar yang mendistribusikan, serta UMKM yang membuat uang terus berputar di tengah masyarakat (***)
