Marahaipost.com || Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara, Alfonsius Gisisi, melontarkan kritik tajam dan terbuka terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, atas pelaksanaan dialog publik terkait konflik sosial di Halmahera Tengah yang dinilai sangat sensitif dan juga berpotensi memperkeruh situasi.
Menurut Alfonsius, video dialog ibu gubernur yang beredar, justru membuat publik resah. Dialog yang seharusnya menjadi ruang peneduh justru berubah menjadi panggung pernyataan yang tidak mencerminkan empati seorang pemimpin daerah. Ia menilai, pendekatan yang digunakan Gubernur dalam sesi tanya jawab menunjukkan kegagalan dalam membaca situasi krisis yang sedang dihadapi masyarakat.
“Ini bukan sekadar kelalaian komunikasi, tetapi mencerminkan ketidakmampuan memahami bobot persoalan. Ketika masyarakat sedang berduka dan trauma, yang dibutuhkan adalah empati, bukan pertanyaan yang justru membuka luka,” tegasnya., Rabu (08/04/2026).
GMNI menilai, konflik yang terjadi di Halmahera Tengah—termasuk bentrokan antara warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo—bukanlah persoalan sederhana. Konflik tersebut telah memasuki ranah serius yang menyangkut hilangnya nyawa, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang tegas, bukan narasi yang berpotensi mereduksi tragedi menjadi persoalan biasa.
Alfonsius secara lugas menyebut bahwa pernyataan Gubernur dalam forum tersebut terkesan menggiring opini tanpa dasar yang kuat. Ia menyayangkan tidak adanya sikap awal berupa belasungkawa kepada korban, yang seharusnya menjadi refleksi dasar kepemimpinan dalam situasi krisis kemanusiaan.
“Alih-alih menunjukkan empati, justru muncul kesan menyudutkan warga. Ini sangat berbahaya dalam situasi konflik, karena dapat memicu ketersinggungan dan memperpanjang ketegangan,” ujarnya.
Lebih jauh, GMNI juga menyoroti lemahnya kesiapan komunikasi publik Gubernur dalam forum tersebut. Alfonsius bahkan menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan sistemik dalam pengelolaan isu strategis daerah.
“Tidak masuk akal jika seorang Gubernur hadir dalam forum sensitif tanpa briefing yang matang. Ini bukan ruang biasa, ini forum konflik sosial. Kesalahan ucapan di situ bisa berdampak luas,” katanya dengan nada keras.
Di tengah kritik tersebut, GMNI Maluku Utara tetap memberikan apresiasi terhadap langkah aparat keamanan—mulai dari Wakapolda, Kapolda, Dandrem, hingga pemerintah daerah—yang dinilai berhasil membangun mediasi konstruktif dan meredam konflik hingga mencapai titik damai antara kedua pihak yang bertikai.
Namun demikian, GMNI menegaskan bahwa peran pemerintah provinsi tidak boleh justru menjadi faktor yang memperkeruh keadaan. Pemerintah, khususnya Gubernur, dituntut hadir sebagai penyejuk, bukan sebaliknya.
Sebagai penutup, GMNI Maluku Utara mendesak Gubernur untuk segera melakukan evaluasi serius terhadap pola komunikasi publik dan pendekatan dalam menangani konflik sosial. Selain itu, pemerintah juga diminta fokus mendorong penegakan hukum secara tegas, khususnya dalam mengungkap kasus-kasus pembunuhan yang pelakunya masih belum teridentifikasi (OTK) di wilayah Patani.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena kelalaian komunikasi. Dalam situasi seperti ini, ketegasan hukum dan kepekaan sosial adalah harga mati,” tutup Alfonsius (*)
