Kajati Malut Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo di Halmahera Utara

Berita572 Dilihat

Marahaipost.com || Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, S.H., M.H., meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Kamis (12/11/2026).

Peresmian tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kajati Maluku Utara bersama rombongan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara. Kedatangan rombongan disambut langsung Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Utara, Rahmat, S.H., M.H., mengatakan, kehadiran Rumah Restorative Justice Hibualamo merupakan wujud nyata pendekatan hukum yang mengedepankan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, serta penyelesaian perkara secara lebih humanis.

Menurutnya, Rumah RJ bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang bagi masyarakat untuk mencari solusi melalui dialog dan kesepakatan bersama dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

“Hibualamo artinya rumah besar, tempat berkumpul dan bermusyawarah. Rumah RJ ini bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi ruang perdamaian bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama Pemerintah Daerah sehingga Rumah RJ tersebut dapat diwujudkan. Bangunan yang digunakan merupakan bekas kantor Kejaksaan Negeri Ternate di Tobelo.

Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menyambut baik kehadiran Rumah RJ Hibualamo. Ia menjelaskan, lokasi tersebut sebelumnya merupakan aset kejaksaan yang kemudian dikelola Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pernah difungsikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan.

Menurut Bupati, keberadaan Rumah RJ sangat relevan dengan dinamika perkembangan Halmahera Utara, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang turut meningkatkan mobilitas masyarakat.

Perkembangan aktivitas ekonomi dan interaksi sosial, kata dia, juga berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi persoalan hukum.

“Dengan adanya Rumah RJ ini, kita bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Jika ada persoalan yang muncul dan sifatnya tidak serius atau bukan tindak pidana berat, masyarakat dapat memanfaatkan Rumah RJ sebagai ruang untuk mencari penyelesaian melalui musyawarah,” ungkapnya.

Piet Hein Babua juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kejari Halmahera Utara yang telah mengambil langkah menghadirkan tempat khusus untuk membangun komunikasi, musyawarah, dan perdamaian di tengah masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kajati Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, menegaskan bahwa kehadiran Rumah RJ sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Ia menilai, penyelesaian persoalan hukum tidak selamanya harus berujung pada pemidanaan dan pemenjaraan. Sebab, penjara yang mengalami kelebihan kapasitas (overcapacity) menjadi salah satu persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan.

Menurutnya, pemenjaraan tidak selalu menyelesaikan akar persoalan. Karena itu, pendekatan keadilan restoratif perlu dikembangkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan, perdamaian, dan keseimbangan sosial.

Kajati juga menyinggung ketentuan Pasal 2 KUHP Nasional yang membuka ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat, sepanjang penerapannya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip hukum yang berlaku.

Ia mengungkapkan, sekitar 9.000 calon terpidana atau tersangka telah diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Menurutnya, penerapan pendekatan tersebut juga memberikan efisiensi terhadap penggunaan anggaran negara, selain mengurangi beban sistem pemasyarakatan.

Roberthus mengaku mengapresiasi inisiatif Kajari Halmahera Utara yang menggagas pendirian Rumah RJ Hibualamo. Bahkan, hal tersebut menjadi salah satu alasan dirinya hadir langsung di Halmahera Utara untuk meresmikan fasilitas tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi ide Kajari. Karena itu, saya datang ke Halmahera Utara untuk meresmikan Rumah Restorative Justice ini,” ujarnya.

Ia berpesan agar Rumah RJ Hibualamo tidak hanya menjadi simbol atau bangunan seremonial, tetapi benar-benar difungsikan sebagai ruang dialog yang aman, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat.

“Mari kita bersama-sama mendukung keberadaan Rumah RJ ini. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, baik kejaksaan, pemerintah daerah, maupun masyarakat,” tegasnya.

Dengan diresmikannya Rumah Restorative Justice Hibualamo, diharapkan penyelesaian persoalan hukum tertentu di Halmahera Utara dapat lebih mengedepankan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *