Marahaipost.com || Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara menegaskan sikap keras organisasi terhadap kebijakan anggaran daerah kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang tidak berpihak pada kebutuhan mendesak rakyat.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, Ketua GMNI Maluku Utara, Alfonssius Gusus menilai alokasi anggaran pembangunan saat ini tidak tepat sasaran banyak dana besar yang direncanakan untuk proyek-proyek baru di tengah kondisi negara dan daerah yang sedang melakukan efisiensi, justru muncul paket-paket fisik dengan nilai fantastis mencapai Rp 40,8 Miliar, dibagi dalam beberapa kegiatan seperti revitalisasi kanal dan pembuatan bronjong.
“Padahal, urgensi kegiatan tersebut sangat diragukan dan tidak mendesak serta menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. ” kata Alfonsius Gisisi, Selasa (26/05/2026).
Lebih ironis lagi, tambah Alfinsius, di saat rakyat menjerit akibat infrastruktur rusak, Bupati malah melakukan pengadaan mobil mewah Toyota Land Cruiser GR Sport dengan harga miliaran rupiah. “Kebijakan ini sangat jelas mencederai rasa keadilan publik dan menunjukkan sikap elitis yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat.” tegasnya.
Menurut Alfonsius yang harus diperhatikan adalah kondisi jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur menjadi urat nadi ekonomi dan transportasi warga yang rusak parah, berlubang-lubang, berdebu, dan berbahaya bagi pengguna jalan setiap saat
“Kami melihat ada ketimpangan besar. Dana miliaran rupiah disiapkan tidak tepat sasaran, Ini namanya pemborosan dan salah prioritas,”ujarnya.
GMNI Maluku Utara menuntut agar pemerintah daerah segera menghentikan proyek-proyek tidak mendesak, mengalihkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur vital, dan membatalkan pengadaan mobil mewah yang hanya menguntungkan segelintir elit.
“Rakyat membutuhkan jalan yang layak, bukan mobil mewah pejabat. Anggaran daerah harus berpihak pada kepentingan publik, bukan pada gaya hidup elitis,” tegas Alfonsius.
Organisasi mahasiswa ini juga mengingatkan, pembangunan harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar proyek pencitraan. “Jangan bangga dengan pendapatan daerah besar dari tambang, kalau rakyat masih susah jalan karena jalan rusak. Uang rakyat harus kembali untuk kesejahteraan dan keamanan mereka,” tambahnya.
GMNI berjanji akan terus mengawal, memantau, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Jika tidak ada tanggapan dan langkah nyata dalam waktu dekat, aksi lebih luas akan dilakukan untuk mengawal aspirasi masyarakat Halmahera Timur (*)
