Marahaipost.com || Angka pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara sebesar 11,05 persen yang sebelumnya mendapat apresiasi dari Sudarmin Palaema kini menuai respons kritis. Presiden Pemuda Halmahera Utara, Devid Marthin, mengingatkan agar angka tersebut tidak serta-merta diterjemahkan sebagai bukti tunggal keberhasilan pemerintahan daerah.
Menurut Devid, pertumbuhan ekonomi memang patut diapresiasi apabila menunjukkan adanya perbaikan. Namun, apresiasi terhadap angka statistik harus tetap dibarengi dengan ketelitian membaca periode pengukuran, basis pembanding, struktur pertumbuhan hingga dampaknya terhadap masyarakat.
“Yang perlu dikritisi bukan angka 11,05 persennya. Yang perlu diuji adalah bagaimana angka tersebut diterjemahkan menjadi kesimpulan tentang keberhasilan pemerintahan,” tegas Devid dalam tulisannya. Jumat (11/09/2026)
Devid yang juga sebagai Ketua KNPI Halmahera Utara ini menyoroti kemungkinan angka 11,05 persen tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 secara year-on-year (yoy).
Jika demikian, kata dia, angka tersebut hanya menggambarkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2026 dibandingkan dengan Triwulan II 2025.
Artinya, angka tersebut tidak bisa langsung disebut sebagai pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara sepanjang 2026, sebab tahun 2026 sendiri masih menyisakan Triwulan III dan Triwulan IV.
“Perbedaan ini bukan persoalan istilah. Ini persoalan metodologi,” katanya.
Menurut Devid, kesalahan membaca periode statistik berpotensi membuat publik memperoleh kesimpulan yang tidak proporsional.
Devid mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak dibaca sebagai angka yang berdiri sendiri.
Ia mencontohkan data pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara yang menurutnya perlu ditempatkan dalam rangkaian time series agar publik dapat melihat apakah pertumbuhan tersebut merupakan tren yang berkelanjutan atau hanya lonjakan pada periode tertentu.
Karena itu, sejumlah pertanyaan penting menurutnya harus dijawab.
Bagaimana tren pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara dari tahun ke tahun? Bagaimana pertumbuhan setiap triwulan? Bagaimana angka yoy, q-to-q dan c-to-c? Sektor apa yang menjadi mesin utama pertumbuhan?
“Tanpa informasi tersebut, publik hanya diberikan sebuah angka tanpa konteks,” ujarnya.
Siapa Sebenarnya yang Menggerakkan 11,05 Persen?
Bagi Devid, pertanyaan paling penting bukan sekadar “berapa besar pertumbuhan ekonomi?”, tetapi “dari mana pertumbuhan itu berasal?”
Ia meminta struktur pertumbuhan ekonomi dibuka secara terang kepada publik.
Berapa kontribusi pertanian? Bagaimana sektor perikanan? Seberapa besar perdagangan? Bagaimana industri pengolahan? Bagaimana pertambangan? Sektor mana yang tumbuh paling tinggi dan sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar?
Lebih jauh, Devid mempertanyakan apakah sektor yang menjadi motor pertumbuhan tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat Halmahera Utara.
“Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk pesimisme. Justru sebaliknya. Itulah bentuk penghormatan terhadap data,” tegasnya.
Devid juga mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak disamakan begitu saja dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PDRB yang meningkat, menurut dia, belum otomatis berarti seluruh masyarakat menikmati peningkatan pendapatan dalam proporsi yang sama.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus dibaca bersamaan dengan indikator lain seperti PDRB per kapita, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, daya beli, kesempatan kerja hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masyarakat tidak hidup dari angka PDRB,” katanya.
Masyarakat, lanjutnya, merasakan pembangunan melalui harga kebutuhan yang terjangkau, pendapatan keluarga, kesempatan kerja, harga hasil pertanian dan perikanan, serta kualitas pelayanan publik.
“Pertanyaan pembangunan yang paling penting bukan hanya berapa persen ekonomi tumbuh, tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut?” ujarnya.
Satu hal yang juga menjadi sorotan Devid adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kapasitas fiskal daerah.
Ia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD merupakan dua konsep yang berbeda. Tidak seluruh aktivitas ekonomi otomatis masuk menjadi PAD.
Namun, ketika pertumbuhan ekonomi disebut mengalami peningkatan signifikan, publik tetap berhak melihat apakah pertumbuhan tersebut turut memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Apakah PAD meningkat? Apakah basis ekonomi daerah semakin kuat? Apakah muncul sumber penerimaan baru? Dan apakah ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat semakin berkurang?
Pertanyaan tersebut, menurut Devid, penting untuk mengukur apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar membangun fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Jangan Bandingkan Apel dengan Jeruk”
Devid juga mengingatkan pentingnya membedakan istilah yoy, q-to-q, c-to-c dan pertumbuhan tahunan.
Menurutnya, masing-masing indikator memiliki fungsi analisis yang berbeda. Karena itu, angka pertumbuhan Triwulan II 2026 tidak boleh begitu saja diperlakukan sebagai pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026.
“Jangan membandingkan apel dengan jeruk hanya karena keduanya sama-sama buah,” sindirnya.
Ia menilai hal serupa berlaku dalam membaca data ekonomi. Sama-sama berbentuk persentase tidak berarti memiliki makna yang sama.
Kritik Bukan Berarti Anti-Pemerintah
Devid menegaskan kritik yang disampaikannya bukan serangan kepada Bupati Halmahera Utara maupun penolakan terhadap apresiasi Sudarmin Palaema.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat seharusnya menjadi mitra dalam membangun daerah.
Namun, masyarakat juga memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Kita tidak boleh hanya berada dalam dua kutub: memuji atau mencela. Kita harus berada pada posisi menguji,” tegasnya.
Jika data menunjukkan perbaikan, kata Devid, masyarakat harus memberikan apresiasi. Jika kebijakan pemerintah tepat, harus didukung.
Namun, apabila sebuah angka digunakan untuk menarik kesimpulan yang terlalu jauh, masyarakat juga harus berani memberikan catatan kritis.
Devid bahkan mendorong agar data di balik angka 11,05 persen dibuka secara lebih lengkap kepada publik.
Ia mengusulkan agar pemerintah maupun pihak yang menyampaikan angka tersebut menghadirkan grafik pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, pertumbuhan setiap triwulan, yoy, q-to-q dan c-to-c, PDRB atas dasar harga konstan, kontribusi masing-masing sektor, PDRB per kapita, kemiskinan, pengangguran, perkembangan PAD serta indikator kesejahteraan masyarakat.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui angka 11,05 persen, tetapi juga memahami cerita di balik angka tersebut.
“Sebab angka tanpa konteks mudah menjadi narasi. Sedangkan angka yang disertai sumber, periode, metodologi, pembanding, struktur dan dampak akan menjadi pengetahuan publik,” katanya.
Di akhir tulisannya, Devid mengatakan Halmahera Utara membutuhkan optimisme dan pemerintahan yang bekerja. Apresiasi juga layak diberikan ketika indikator pembangunan memang menunjukkan perbaikan.
Namun, ia menilai optimisme tidak boleh menghilangkan sikap kritis terhadap data.
Ia menghargai apresiasi Sudarmin Palaema kepada Bupati Halmahera Utara. Tetapi menurutnya, apresiasi akan jauh lebih bermakna apabila dibangun di atas data yang lengkap, periode pengukuran yang tepat, metodologi yang benar, serta analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“11,05 persen adalah angka yang patut diapresiasi, tetapi terlebih dahulu harus dipahami,” tegasnya.
Sebab, menurut Devid, pertumbuhan ekonomi merupakan fakta statistik, sementara menyebutnya sebagai keberhasilan pemerintahan adalah sebuah kesimpulan yang membutuhkan pembuktian.
“Halut membutuhkan optimisme. Tetapi Halut juga membutuhkan kejujuran statistik,” pungkas Devid Marthin (*)
