Marahaipost.com || Pembangunan Rumah Sakit (RS) Paratama di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, menuai sorotan dari Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMAL MALUT).
Sorotan tersebut berkaitan dengan kebijakan pembiayaan pembangunan RS Paratama, khususnya setelah adanya pemutusan kontrak yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pekerjaan kemudian dilanjutkan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).
Kabid PAO PB FORMAL MALUT, Mahmudin Lotono, mempertanyakan alasan pemerintah mengalihkan pembiayaan proyek tersebut ke DAU. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah dan berdampak pada pembiayaan kebutuhan masyarakat lainnya.
“Ini adalah skandal infrastruktur. Pemerintah pusat tidak boleh seenaknya memutus kontrak DAK lalu mengorbankan DAU. Halbar bukan daerah eksperimen fiskal. Kami menuntut keadilan, transparansi, dan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan rakyat,” tegas Mahmudin. jumat (28/08/2026)
Mahmudin menilai penggunaan DAU untuk melanjutkan proyek RS Paratama perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Sebab, DAU memiliki fungsi penting dalam menopang kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Ia mempertanyakan apakah pengalihan pembiayaan tersebut merupakan solusi sementara untuk menyelamatkan pembangunan rumah sakit atau justru menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan tata kelola anggaran proyek.
Menurut Mahmudin, apabila porsi DAU yang seharusnya menopang berbagai kebutuhan daerah terserap untuk membiayai proyek besar, maka terdapat risiko terhadap program pembangunan lainnya.
Ia pun menyebut sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap menjadi perhatian pemerintah, mulai dari pembangunan jalan desa, jembatan, drainase, air bersih, pendidikan hingga pelayanan publik.
“Jangan sampai karena mengejar penyelesaian satu proyek, kebutuhan dasar masyarakat di sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
Mahmudin juga mempertanyakan transparansi pemerintah terkait proses pemutusan kontrak DAK. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai alasan kontrak dihentikan, mekanisme pengalihan pembiayaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.
PB FORMAL MALUT menilai pembangunan RS Paratama memang penting bagi masyarakat Halbar. Namun, menurut Mahmudin, urgensi pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menilai pemerintah harus memastikan pembangunan rumah sakit berjalan tanpa mengorbankan program prioritas lainnya.
“Pembangunan rumah sakit itu penting, tetapi kebutuhan rakyat lainnya juga sama pentingnya. Jalan, jembatan, air bersih, sekolah dan pelayanan publik tidak boleh terbengkalai hanya karena anggaran daerah tersedot untuk satu proyek,” katanya.
Mahmudin menyebut kondisi sejumlah infrastruktur dasar di Halbar masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjelaskan kepada publik dampak fiskal dari penggunaan DAU untuk melanjutkan pembangunan RS Paratama.
Karena itu, PB FORMAL MALUT mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuka informasi secara transparan mengenai proyek RS Paratama, termasuk nilai kontrak, sumber pembiayaan, alasan pemutusan kontrak DAK, serta skema pembiayaan lanjutan melalui DAU.
“Skandal RS Paratama bukan sekadar soal teknis anggaran, melainkan soal keadilan fiskal dan hak rakyat Halbar. Kalau kebijakan ini dibiarkan tanpa transparansi, masyarakat yang akan menjadi korban,” tegas Mahmudin.
Ia menambahkan, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru terhadap pembangunan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terkait tudingan dan pertanyaan yang disampaikan PB FORMAL MALUT tersebut (*)
