Marahaipost.com || Aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok massa di Jakarta dengan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menuai tanggapan dari sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Aksi tersebut dinilai tidak mewakili aspirasi masyarakat Halmahera Utara dan dikhawatirkan dapat memicu perpecahan.
Mantan Ketua GAMKI Halmahera Utara, Sudarmin Palaema, mengatakan kelompok yang melakukan aksi tersebut bukan berasal dari Halmahera Utara. Karena itu, menurutnya, penyampaian aspirasi yang mengatasnamakan masyarakat Halmahera Utara dinilai tidak tepat dan berpotensi menimbulkan opini yang dapat memperkeruh situasi.
” Saya mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi dan juga diminta tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung upaya pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.” kata Sudarmin Palaema, Selasa (04/08/2026).
Sudarmin menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati Halmahera Utara, Dr. Pithein Babua, yang menurutnya telah mengambil sejumlah langkah strategis sejak menjabat. Langkah tersebut antara lain penyelesaian utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga sekitar Rp24 miliar, pembayaran utang belanja modal sebesar Rp48 miliar, serta penataan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara disebut sedang mempersiapkan sejumlah program pembangunan yang akan direalisasikan dalam waktu dekat. Program tersebut meliputi pembangunan Rumah Sakit Daerah melalui kerja sama dengan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar.
Pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan jaringan irigasi di Kao Barat, Leleoto, dan Yaro dengan anggaran sekitar Rp110 miliar. Sejumlah proyek infrastruktur lainnya meliputi pembangunan Jalan Leleani–Polres Gamhoku senilai Rp24 miliar, Jalan Hotmix Dirumah–Apulea sebesar Rp20 miliar, Jembatan Gulo–Tonuo senilai Rp6,7 miliar, pembangunan bronjong dan drainase di wilayah Loloda sekitar Rp10 miliar, penyediaan sumur bor di Kao Barat senilai Rp10 miliar, serta pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai sekitar Rp200 miliar.
Melalui berbagai program tersebut, Sudarmin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi daerah tetap kondusif dan memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan Halmahera Utara yang lebih maju, aman, dan sejahtera.
Meski demikian, lanjutnya penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tetap menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat (*).
