Dasco Di Balik Prabowo

Antara Konsolidasi Kekuasaan, Ambisi Elite, dan Potensi Reduksi Kepemimpinan Presiden

Opini390 Dilihat

Mulis Tapi Tapi (Politisi) 

Ada satu fenomena menarik dalam konfigurasi politik pemerintahan Prabowo Subianto yang patut mendapatkan perhatian publik, semakin strategisnya posisi Sufmi Dasco Ahmad dalam arsitektur kekuasaan nasional.

Dasco bukan sekadar politisi Partai Gerindra. Ia merupakan Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Dua posisi tersebut menempatkannya pada persimpangan penting antara kekuatan partai dan kekuasaan legislatif.

Dalam konteks Prabowo sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, konfigurasi ini menghadirkan pertanyaan politik yang tidak sederhana, _apakah keberadaan Dasco merupakan instrumen konsolidasi kekuasaan Presiden, atau justru berpotensi melahirkan pusat gravitasi kekuasaan tersendiri di sekitar lingkaran internal Gerindra ?_

Pertanyaan ini penting karena dalam politik, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui jabatan formal. Pengaruh, jaringan, akses, kemampuan mengendalikan komunikasi politik, dan kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan sering kali menjadi instrumen kekuasaan yang tidak kalah menentukan.

Konsolidasi Gerindra dan Akumulasi Pengaruh Politik Prabowo membangun kekuasaan melalui Partai Gerindra dan koalisi politik yang luas. Kemenangannya dalam Pilpres 2024 menjadi momentum konsolidasi kekuatan politik yang melibatkan berbagai partai.

Dasco memiliki posisi strategis,, sebagai Ketua Harian Gerindra, ia berada dalam struktur kepemimpinan partai. Sebagai Wakil Ketua DPR, ia juga mempunyai posisi kelembagaan dalam proses politik dan legislasi nasional. Kombinasi kedua posisi ini menarik untuk dianalisis.

Di satu sisi, Dasco dapat menjadi penghubung antara kepentingan partai dan agenda pemerintahan. Di sisi lain, konsentrasi pengaruh pada figur yang sama dapat menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan.

Demokrasi membutuhkan koordinasi, tetapi juga membutuhkan pembatasan kekuasaan. Sebab, ketika struktur partai dan lembaga negara terlalu terkonsentrasi dalam jaringan elite yang sama, independensi kelembagaan harus dijaga lebih serius.

Dalam teori politik, terdapat perbedaan antara kekuasaan formal dan kekuasaan informal.

Kekuasaan formal melekat pada jabatan konstitusional. Sementara kekuasaan informal tumbuh melalui jaringan, pengaruh, akses, dan kemampuan membentuk keputusan politik.

Dalam konteks ini, _posisi Dasco menarik untuk dibaca melalui konsep informal power center atau pusat pengaruh kekuasaan informal._

Bukan berarti Dasco telah mengambil alih kewenangan Presiden. Namun, apabila seorang figur memiliki akses kuat terhadap partai, parlemen, dan komunikasi pemerintahan, maka pengaruh politiknya _berpotensi melampaui fungsi kelembagaan yang terlihat._

Di sinilah diperlukan transparansi mengenai batas peran dan kewenangan.

Presiden tidak boleh kehilangan ruang kepemimpinan hanya karena terlalu besarnya pengaruh elite di sekelilingnya.

Ambisi Elite dan Politik di Balik Stabilitas KekuasaanPolitik selalu berhubungan dengan kepentingan, posisi, dan peluang. Karena itu, ambisi elite merupakan bagian dari dinamika kekuasaan.

Namun, ambisi personal seseorang tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan jabatan atau kedekatannya dengan Presiden. Yang perlu diuji adalah rekam jejak, pola komunikasi politik, tindakan kelembagaan, serta konsistensi antara kepentingan partai dan kepentingan negara.

Persoalannya menjadi lebih kompleks ketika stabilitas pemerintahan terlalu bergantung pada beberapa figur yang menguasai jalur komunikasi politik.

Stabilitas memang penting. Tetapi stabilitas tidak boleh dibangun melalui ketergantungan berlebihan terhadap figur tertentu.

Pemerintahan yang sehat harus memiliki sistem kelembagaan yang kuat, bukan hanya jaringan personal yang kuat.

Jika Dasco Menjadi Wakil Presiden Konsentrasi Kekuasaan atau Penguatan Pemerintahan ?

Wacana mengenai kemungkinan Dasco menjadi Wakil Presiden perlu ditempatkan dalam pembahasan yang lebih luas.

Jika skenario tersebut benar-benar muncul, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar.

_Pertama,_ bagaimana menjaga keseimbangan antara kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden ketika keduanya berasal dari struktur politik yang sama ?

_Kedua,_ bagaimana menjamin bahwa posisi Wakil Presiden tidak menjadi perluasan kekuasaan partai ke dalam eksekutif?

_Ketiga,_ bagaimana memastikan bahwa kepemimpinan Presiden tetap menjadi pusat pertanggungjawaban pemerintahan?

_Keempat,_ bagaimana nasib keseimbangan politik dengan partai-partai koalisi lainnya?

Persoalan ini bukan tentang menutup kesempatan politik seseorang. Setiap figur memiliki hak konstitusional untuk masuk dalam proses politik sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah bagi elite partai, bukan kompensasi atas jasa politik, dan bukan instrumen memperkuat dominasi kelompok tertentu.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah memberikan mekanisme tersendiri apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Artinya, kepentingan konstitusional harus berada di atas kalkulasi politik.

Prabowo Harus Menjadi Pemegang Kendali Kepemimpinan

Persoalan paling penting dalam diskursus ini sesungguhnya adalah masa depan kepemimpinan Prabowo sendiri.

Seorang Presiden membutuhkan orang-orang kuat di sekelilingnya. Namun, orang kuat tidak boleh berubah menjadi pusat kekuasaan yang mengaburkan tanggung jawab kepemimpinan Presiden.

Sementara Presiden memiliki mandat langsung dari rakyat melalui Pilpres 2024. Mandat tersebut harus diterjemahkan dalam kepemimpinan yang tegas, independen, dan bertanggung jawab.

Jangan sampai konsolidasi kekuasaan justru menghasilkan ketergantungan pada jaringan elite tertentu.

Kepemimpinan Presiden harus ditopang oleh sistem, bukan dikendalikan oleh kedekatan personal.

Partai politik harus menjadi instrumen demokrasi, bukan pemilik negara.

Jangan Sampai Negara Menjadi Milik Lingkaran Elite

Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana memenangkan kekuasaan, tetapi bagaimana mengendalikan kekuasaan agar tidak terkonsentrasi pada segelintir orang.

Fenomena Dasco di sekitar Prabowo harus dibaca dalam kerangka tersebut.

Publik berhak menguji apakah konsolidasi politik Gerindra memperkuat efektivitas pemerintahan atau justru mempersempit ruang keseimbangan kekuasaan.

_Kita tidak sedang memperdebatkan kedekatan personal antara Prabowo dan Dasco. Kita sedang membicarakan masa depan institusi demokrasi dan kualitas kepemimpinan nasional._

Sebab, ketika pengaruh politik semakin terkonsentrasi di sekitar lingkaran kekuasaan, pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah politik negara menjadi semakin relevan.

Presiden membutuhkan loyalitas, tetapi negara membutuhkan konstitusionalitas. Presiden membutuhkan pembantu yang kuat, tetapi demokrasi membutuhkan institusi yang tidak tunduk pada ambisi elite.

Jangan sampai konsolidasi kekuasaan yang dibangun atas nama stabilitas justru melahirkan persoalan baru, reduksi kepemimpinan Presiden dan melemahnya keseimbangan demokrasi.

Pada akhirnya, kekuasaan boleh terkonsolidasi, tetapi kepemimpinan negara tidak boleh tereduksi oleh kepentingan lingkaran elite (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *