Sahril Hi Rauf Bongkar Tiga Kunci Krisis Fiskal Daerah: Diduga By Design Pemerintah Pusat

Berita82 Dilihat

Marahaipost.com || Persoalan krisis fiskal yang kini membayangi sejumlah pemerintah daerah menjadi sorotan Sahril Hi Rauf, mantan pengurus Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Ia menilai, kondisi tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai persoalan lemahnya pengelolaan keuangan daerah, tetapi harus ditelusuri dari perubahan kebijakan pemerintah pusat yang secara bertahap menarik kewenangan daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam dan sumber-sumber pendapatan.

Sahril menyebut, terdapat tiga fase kebijakan yang menjadi kunci untuk membaca penyusutan ruang fiskal daerah. Ia bahkan menduga kondisi tersebut merupakan bagian dari desain kebijakan pemerintah pusat yang berujung pada semakin terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

“Kita buka kunci kenapa daerah krisis fiskal. Ada tiga kunci by design pusat yang membuat daerah mengalami krisis fiskal. Ini harus dibaca sebagai upaya memiskinkan daerah,” tegas Sahril Hi Rauf, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, persoalan ini perlu ditelusuri melalui perjalanan reformasi dan otonomi daerah, khususnya sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mantan wakil ketua DPRD Halmahera Utara ini menjelaskan, pada fase awal pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan kota memiliki ruang kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintahan serta mengembangkan potensi daerah, termasuk sejumlah sektor sumber daya alam seperti pertambangan dan kehutanan.

Namun, perubahan mulai terlihat setelah lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui regulasi tersebut, sejumlah kewenangan yang sebelumnya berada di kabupaten/kota dialihkan ke pemerintah provinsi, terutama pada sektor kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral.

Sahril menilai, pengalihan kewenangan tersebut membuat pemerintah kabupaten dan kota semakin kehilangan kendali terhadap potensi ekonomi yang berada di wilayahnya sendiri.

Fase berikutnya, menurut Sahril, semakin terasa setelah lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia menilai regulasi tersebut memperkuat sentralisasi kewenangan pemerintah pusat, sehingga ruang gerak pemerintah daerah dalam mengelola sejumlah sektor strategis semakin terbatas.

Akibat perubahan kebijakan tersebut, ia menggambarkan sumber-sumber pendapatan yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah perlahan mengalami penyusutan.

“Sayap-sayap pendapatan daerah yang sebelumnya gemuk, langsung menjadi kering kerontang. Daerah tidak lagi berdaya. Di sinilah menurut saya harapan reformasi yang dibayar mahal itu mulai berakhir,” ungkapnya.

Dorong Forum untuk Bongkar Persoalan Fiskal Daerah

Berangkat dari persoalan tersebut, Sahril mengusulkan pembentukan sebuah forum bersama untuk membedah secara terbuka perjalanan reformasi, otonomi daerah, serta perubahan kebijakan fiskal nasional.

Ia menginginkan forum tersebut menjadi ruang diskusi kritis untuk menelusuri kembali jejak reformasi dan otonomisasi daerah yang menurutnya semakin terbonsai akibat sentralisasi kekuasaan.

Sahril menegaskan, forum tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan opini. Seluruh argumentasi harus diuji menggunakan data, dokumen regulasi, serta kajian terhadap dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Nanti dalam forum kita uji data, siasat busuk pemerintah pusat yang kita duga menjadi penyebab persoalan ini. Kita sajikan bersama, kita telaah, dan membuat langkah bersama tentang apa yang tepat kita lakukan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa gagasan membangun gerakan kritis tersebut bukanlah ajakan untuk melakukan tindakan makar. Sebaliknya, pemerintah diminta membuka ruang dialog dan evaluasi kebijakan agar ketidakpuasan masyarakat tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Kita tidak makar, tetapi pemerintah jangan menjadi pemicu munculnya makar. Sediakan forum, jangan terlambat,” tegasnya.

Sahril berharap gagasan pembentukan forum tersebut segera mendapat perhatian berbagai elemen masyarakat, akademisi, pemerhati kebijakan publik, tokoh daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Baginya, persoalan krisis fiskal daerah tidak cukup hanya dijawab melalui kebijakan penghematan anggaran. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap hubungan keuangan pusat dan daerah, pembagian kewenangan, serta keberpihakan kebijakan nasional terhadap kemandirian daerah.

Melalui forum tersebut, ia berharap lahir kajian kritis dan langkah bersama untuk memperjuangkan kembali semangat otonomi daerah, sekaligus memastikan pemerintah kabupaten dan kota memiliki ruang yang memadai dalam mengelola potensi serta sumber pendapatan di wilayahnya.(*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *