Oleh: Erik R. Sibu
Ketua DPC GMNI Halmahera Utara_ Kader Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa Megawati Institute
Kekuasaan selalu dimulai dari citra sebelum kerja, dari janji sebelum bukti. Dalam banyak kasus, kita berulangkali menyaksikan kekuasaan yang awalnya dibangun dengan narasi suci: keadilan dan kesejahteraan, dapat berubah menjadi tragedi.
Dalam lintasan literatur demokrasi, kekuasaan sejatinya harus dibatasi, dikontrol, dan diimbangi. Menurut Lord Acton, ahli sejarah Inggris, manusia yang memiliki kekuasaan cenderung akan menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas sudah pasti akan disalahgunakan. Maka untuk mengantisipasi penyalahgunaannya, dibutuhkan lembaga pengimbang untuk melakukan _check and balance_ dalam penyelenggaraan kekuasaan.
Ironisnya, lembaga-lembaga negara pengimbang yang berfungi melakukan _check and balance_ dalam internal kekuasaan seringkali tidak menjalankan mandat tugasnya. Legislatif, eksekutif, yudikatif berserta lembaga-lembaga turunannya yang dibentuk untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi dominasi diantara mereka, dimana fungsi _check and balance_ dapat dijalankan justru terlibat dalam perselingkuhan tunggal.
Dalam studi kebijakan, jika semua aktor kekuasaan telah terlibat perselingkuhan yang sama, maka kepentingan masyarakat tidak lagi menjadi satu-satunya pertimbangan dalam proses memutuskan kebijakan. Kebijakan negara yang seharusnya bersifat _bottom up_ (dari bawah ke atas) akan berubah menjadi sebaliknya: pemaksakaan kepentingan negara menerobos masyarakat tanpa nurani.
Di Papua kita menyaksikan realitas serupa yang sedang berlangsung. Lama tertutup kabut propaganda kekuasaan dengan citra keberhasilan dan prestasi, muncul tamparan keras lewat potret pemaksaan kebijakan negara yang dimuat dalam film dokumenter berjudul ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ karya Dandy Laksono dkk.
Papua yang selama ini dominan dengan narasi OPM versi negara, ternyata menyimpan luka yang lebih parah: penyerobotan tanah masyarakat adat tanpa peduli kelangsungan hidup mereka. Film berdurasi 95 menit itu membongkar ambisi sewenang-wenang negara tanpa dialog manusiawi dengan masyarakat setempat. Sebanyak 2,5 juta hektar hutan Papua akan dibabat dan dikonversi menjadi lahan padi, sawit, tebu dan peternakan.
Pemerintah Indonesia yang pernah gagal berturut-turut dengan proyek _food estate,_ sejak Suharto, SBY, Jokowi, bahkan Prabowo yang baru saja gagal dengan proyek 600 hektar di Kalimantan Tengah, kembali berambisi melanjutkan proyek pembongkaran hutan terbesar di tanah Papua. Kali ini bukan hanya cerita tentang lumbung pangan dan energi, tetapi tentang sumber kehidupan masyarakat adat Papua yang terancam musnah.
Di tengah kesunyian suara yang berpihak; jauh dari sorotan mata media, realitas pahit yang dialami masyarakat adat Papua akhirnya ditelanjangi secara terang-terangan dalam film Pesta Babi ini. Namun, film ini justru mendapat tanggapan menjijikkan dari sebagian pihak yang menganggap menyebarkan provokasi dan mengganggu ketertiban. Nobar hampir di setiap tempat diawasi oleh intel, bahkan di beberapa tempat lainnya dipaksa bubar oleh aparat keamanan dengan dalih stabilitas.
Dalam konteks demokrasi ini menggelikan. Ekspresi yang mengungkap segala bentuk persoalan masyarakat Papua yang dimuat dalam media film ini dianggap mengganggu. Kebebasan kewargaan yang dijamin dalam konstitusi diabaikan dengan _framing_ gaya orde baru. Konten-konten yang berbau kritik terhadap pemerintah dianggap membangkang, tidak menyukai pemerintah yang sah. Dalam konteks membicarakan Papua dianggap mendukung separatisme, kalau di zaman Suharto dituduh PKI.
Jika PSN di tanah Papua yang dibangun oleh negara dinarasikan untuk kepentingan masyarakat tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa hutan, sungai, dengan segala isinya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat Papua musnah, mengutip sajak Rendra, “Maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri dipihak yang mana?
“Pesta Babi” hanyalah setetes. Hanya satu diantara ratusan praktik kesewenang-wenangan negara di sejumlah wilayah yang berkedok slogan ‘demi kepentingan nasional’ untuk merebut legitimasi publik dan pembenaran pemaksaan, intimidasi, dan eksploitasi. Praktik penghancuran sumber kehidupan masyarakat adat Papua tidak hanya menggores nurani bangsa tetapi sekaligus telah melanggar ayat-ayat kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sebagai reviu kecil-kecilan novel distopia _Animal Farm_ karya George Orwell yang menceritakan perternakan hewan,
awalnya babi-babi sama seperti binatang lain: hidup rukun berdampingan dan sangat membenci keserakahan manusia. Ketika kekuasaan manusia ditumbangkan, babi-babi mengambil alih kepemimpinan peternakan itu atas kesepakatan bersama. Namun, lama-kelamaan babi-babi yang memimpin mulai berambisi menjadi manusia, sehingga antara sifat babi dan manusia yang berkuasa menjadi sulit untuk dibedakan (*)
