Marahaipost.com || Krisis persiapan Porprov V Maluku Utara di Halmahera Utara kian terbuka ke publik. Di saat waktu tersisa hanya 26 hari, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan: venue belum siap, bahkan alat pertandingan untuk atlet pun belum tersedia.
Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, Ketua Harian KONI Halut Sekaligus Ketua Panitia Lokal, Yudihard Noya, sebelumnya menyampaikan di media bahwa Halmahera Utara siap menghadapi Porprov. Pernyataan itu dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan dan memicu kekecewaan para pengurus cabang olahraga.
Kekecewaan tersebut mengemukan dalam pertemuan para pengurus cabor pada Senin malam, 4 Mei 2026, di Gio Kedai Pantai Pitu. Pertemuan dihadiri oleh Sekretaris FORKI Halmahera Utara, Ketua dan Sekretaris IPSI Halmahera Utara, Ketua Taekwondo Indonesia Halut, Bendahara IMI Halmahera Utara, Sekretaris Pelti Halmahera Utara, serta Ketua ESport Halmahera Utara.
Ketua Taekwondo Indonesia Halmahera Utara, Ardon Itang, secara tegas menyebut pernyataan Ketua Harian KONI Halut jauh dari kenyataan.
“Alat pertandingan atlet saja tidak ada, sementara waktu tinggal 26 hari. Apa yang disampaikan Ketua Harian di media bahwa Halut siap itu seperti jauh dari kenyataan,” tegas Ardon Itang.
Ketua ESport Halmahera Utara, David Martin juga menyasar langsung kepemimpinan Ketua Harian KONI Halut yang dinilai tidak menunjukkan langkah konkret hingga saat ini.
“Ini bukan lagi keterlambatan, ini kegagalan total. Tidak ada kesiapan yang bisa dibuktikan sampai hari ini,” ujarnya.
Sorotan penting juga datang dari Sekretaris Pelti Halmahera Utara Rahmad Saleh turut menyinggung aspek transparansi anggaran. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada keterbukaan terkait penggunaan anggaran Porprov.
“Kami berharap ada keterbukaan soal anggaran Porprov. Jangan sampai ada kesan bahwa perencanaan tidak jelas sementara pelaksanaan di lapangan nihil,” tegasnya.
Para pengurus cabor menilai persoalan ini bukan sekadar kendala teknis, tetapi sudah masuk pada krisis manajemen dan kepemimpinan di tubuh KONI Halmahera Utara. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Halmahera Utara berpotensi tampil tanpa kesiapan dalam ajang Porprov—sebuah kegagalan yang akan menjadi aib di hadapan publik Maluku Utara.
Para pengurus cabor menegaskan bahwa mereka hanya memberi waktu 3 hari kepada jajaran pengurus KONI Halmahera Utara untuk membuktikan kerja nyata. Dalam tenggat tersebut, mereka menuntut adanya progres konkret dan terukur, mulai dari kesiapan venue hingga ketersediaan alat tanding bagi seluruh atlet.
Jika dalam 3 hari tidak ada perubahan signifikan, mereka menyatakan siap mengambil langkah terbuka yang lebih keras, termasuk mendesak evaluasi total dan pencopotan Ketua Harian KONI Halut beserta jajaran yang dianggap gagal menjalankan tanggung jawab.
“Ini bukan lagi soal organisasi, ini soal harga diri daerah dan masa depan atlet. Kalau tidak mampu bekerja dalam waktu genting seperti ini, maka tidak ada alasan untuk tetap bertahan,” tegas para pengurus cabor (*)
