Marahaipost.com || Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari, menyampaikan bahwa kegaduhan politik atas dugaan reses fiktif di Desa Towara dan mosi tidak percaya dari 6 fraksi terhadap Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Cristina Lesnusa bukan sekedar administrasi kelembagaan, melainkan cermin dari watak politik elit yang gemar membangun drama kekuasaan di atas penderitaan rakyat.
” Politik seperti ini bukan politik gagasan, ini adalah politik spektakel yang artinya, gaduh di permukaan, kosong di substansi. Alhasil, ketika politik tercerabut dari kepentingan rakyat, lembaga publik mudah berubah menjadi arena perebutan posisi, bukan alat pembebasan sosial karena yang dipertontonkan adalah konflik elit dan dikorbankan kepercayaan rakyat.” jelas Mesak Habari, dalam rilisnya, Rabu (29/04/2026)
Mesak menegaskan, jika benar ada pelanggaran, tempuh jalur pembuktian, jika belum terbukti, hentikan pengadilan opini sehingga tidak menjadikan tuduhan sebagai senjata politik murahan.
“Jangan menjadikan mosi sebagai palu godam untuk memukul lawan sebelum proses etik dan hukum berjalan. Itu bukan demokrasi. Itu adalah praktik kekuasaan yang malas berpikir tetapi rakus menjatuhkan.” ujarnya.
Sebab menurutnya kekuasaan sering bekerja bukan hanya lewat dominasi, tetapi lewat pembentukan opini yang seolah-olah menjadi kebenaran mutlak. “Jika narasi dibentuk lebih cepat dari pada fakta, publik akan digiring pada kesimpulan yang belum tentu benar.” tambahnya
Lanjut mantan Aktifis LMND ini, menyatakan pihaknya sudah muak melihat politik lokal yang terlalu sibuk menguliti sesama elit, sementara rakyat masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan pelayanan publik yang timpang. Jika DPRD hanya menjadi panggung intrik, maka lembaga itu sedang kehilangan makna sebagai rumah rakyat.
“Kritik adalah demokratis, fitnah adalah destruktif, dan manuver tanpa basis etik adalah kemunduran politik, ” katanya
Lebih lanjut ia mengatakan politik seharusnya menjadi ruang kesadaran kritis rakyat, bukan ruang manipulasi persepsi, sehingga setiap tuduhan harus diuji melalui mekanisme formal, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan dijadikan komoditas kegaduhan.
“Bila politik hanya menjadi alat saling menjatuhkan, maka yang runtuh bukan hanya lawan politik tetapi martabat demokrasi itu sendiri.” tutup Mesak (*)
