Kejari Halut Tahan Dua Tersangka Korupsi Dana Hibah Masjid di Luari, Kerugian Negara Rp 223,8 Juta

Berita, Hukrim187 Dilihat

Marahaipost.com || Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Tahun Anggaran 2024.

Kedua tersangka masing-masing berinisial HB (49), seorang wiraswasta, dan YS (58), seorang petani. Keduanya merupakan warga Desa Luari yang diketahui menjabat sebagai Ketua dan Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur.

Penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik Kejari Halut pada Rabu (11/11/2026), setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B-01/Q.2.12/Fd.2/11/2026 untuk HB dan Nomor B-02/Q.2.12/Fd.2/11/2026 untuk YS, yang masing-masing diterbitkan pada 11 November 2026.

Dalam konstruksi perkara, HB selaku Ketua Panitia dan YS sebagai Bendahara Panitia diduga secara bersama-sama melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pembangunan masjid yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024.

Dana hibah sebesar Rp500 juta tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 149/NPHD/MALUT/2024.

Namun, dalam pelaksanaannya, kedua tersangka diduga menguasai dan mengelola dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya. Keduanya juga diduga menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp223.823.300 atau sekitar Rp223,8 juta.

Besaran kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 700/87/LH-PKKN/INSPEKTORAT/2026 tertanggal 4 September 2026.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan/atau Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Tipikor.

Ancaman pidana dalam sangkaan tersebut berupa pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori II hingga paling banyak kategori VI.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, HB dan YS langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama 20 hari, terhitung sejak 11 November hingga 30 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejari Halmahera Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Rahmat, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Adi Setiawan, S.H., M.H., dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Alvin Dwi Nanda, S.H., menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara, khususnya dana hibah yang diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan dan masyarakat.

“Kami jaksa akan menjaga agar dana hibah dapat digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kasi Intel, Adi Setiawan, Rabu (11/11/2026)

Kejari Halut memastikan proses penyidikan masih terus berjalan. Tim penyidik akan terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Kejaksaan juga menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta mengimbau masyarakat untuk menghormati dan menunggu proses hukum yang sedang berlangsung (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *