Marahaipost.com || Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Halmahera Utara menyatakan dukungan terhadap usulan penonaktifan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari langkah konsolidasi internal partai menyikapi dinamika kepengurusan di tingkat pusat. DPC PPP Halmahera Utara menilai, penataan organisasi harus dilakukan berdasarkan hasil pembahasan dan keputusan melalui mekanisme resmi partai.
Ketua DPC PPP Halmahera Utara, Fahri Yamin, mengatakan dukungan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kerja internal Dewan Pimpinan Cabang.
“Kami mendukung sikap bersama DPW PPP se-Indonesia. Ini bagian dari tindak lanjut hasil Mukernas di Makassar yang kemudian dibahas dalam Rakornas III,” kata Fahri melalui sambungan telepon, Minggu (1/11/2026).
Dalam usulan tersebut, Agus Suparmanto diminta dinonaktifkan dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PPP, sedangkan Gus Yasin diusulkan dinonaktifkan dari posisi Sekretaris Jenderal.
Keduanya diketahui masuk dalam struktur kepengurusan DPP PPP periode 2025–2030. Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika konsolidasi organisasi yang tengah berlangsung di tubuh partai berlambang Kakbah itu.
Fahri menegaskan, DPC PPP Halmahera Utara memilih mengikuti sikap bersama yang berkembang dalam forum nasional. Menurutnya, dukungan tersebut didasarkan pada hasil pembahasan organisasi dan bukan keputusan sepihak di tingkat daerah.
Ia juga menekankan bahwa setiap langkah penataan kepengurusan harus tetap mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta ketentuan organisasi yang berlaku.
“Meski demikian, usulan penonaktifan Agus Suparmanto dan Gus Yasin tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme serta kewenangan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku di PPP,” tegasnya.
Dengan sikap tersebut, DPC PPP Halmahera Utara menyatakan komitmennya untuk mendukung proses konsolidasi dan penataan organisasi di tingkat pusat melalui mekanisme internal partai (*)
