Marahaipost.com || Kinerja cepat jajaran Polres Halmahera Utara dalam merespons laporan masyarakat mendapat sorotan positif dari DPRD Halmahera Utara. Respons cepat aparat dinilai bukan hanya memberi rasa aman, tetapi juga menjadi salah satu kunci menjaga situasi Kamtibmas di daerah itu tetap terkendali.
Wakil Ketua II DPRD Halmahera Utara, Abdillah Bailusy, bahkan secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Kapolres dan seluruh jajaran yang dinilai sigap turun menangani persoalan di tengah masyarakat.
“Saya berterima kasih kepada Kapolres Halmahera Utara beserta jajaran dalam rangka memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),” ujar Bailusy, Rabu (9/9/2026).
Menurut politisi partai NasDem ini, kehadiran aparat yang cepat merespons setiap laporan masyarakat memberikan ketenangan sekaligus mencegah persoalan keamanan berkembang lebih besar.
Bailusy menyebut kondisi Kamtibmas di Halmahera Utara sejauh ini relatif aman dan terkendali. Namun, kondisi tersebut harus terus dijaga melalui kerja bersama, bukan hanya mengandalkan kepolisian.
Ia menegaskan, sinergi antara Forkopimda, tokoh masyarakat dan warga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
“Ini semua berkat kerja keras Forkopimda, para tokoh dan masyarakat dalam rangka terus berkoordinasi untuk melakukan pencegahan bersama agar kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ini tetap terkendali,” katanya.
Tak berhenti pada apresiasi, Bailusy juga mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ikut memperkuat sistem respons cepat di lapangan.
Ia berencana berkoordinasi dengan Pemda Halmahera Utara agar dukungan anggaran untuk operasional tim reaksi cepat dapat dipertimbangkan.
“Pemda Halmahera Utara bisa anggarkan untuk operasional tim reaksi cepat,” tegasnya.
Menurutnya, dukungan anggaran dibutuhkan agar tim reaksi cepat memiliki kemampuan operasional yang memadai ketika harus bergerak menangani laporan maupun persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
Bagi DPRD, kecepatan merespons persoalan di masyarakat bukan sekadar soal kehadiran aparat, tetapi juga soal seberapa siap pemerintah menyediakan dukungan agar sistem pengamanan berjalan maksimal (*)
