Marahaipost.com || Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku mulai hari ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara memberikan ultimatum tegas kepada sejumlah pihak terkait.
Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Alfonsius Gisisi, menyatakan kenaikan harga yang dinilai terlalu tinggi ini sangat memberatkan masyarakat. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
“Kenaikan yang tajam ini bukan hal yang wajar. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidakberpihakan terhadap kepentingan rakyat kecil,” tegasnya. Rabu (10/06/2026).
TUNTUTAN GMNI MALUT
Ketua DPD GMNI Malut, Alfonsius Gisisi, menegaskan beberapa poin mendesak:
– Gubernur Maluku Utara harus segera mengambil langkah konkret untuk menekan dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat.
– Perindag Malut wajib membuka data transparan terkait kuota dan distribusi BBM agar publik mengetahui siapa yang bermain di balik kelangkaan dan kenaikan harga.
– DPRD Komisi II Malut harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, bukan sekadar menjadi stempel kebijakan eksekutif.
– Pertamina Kupa-Kupa harus bertanggung jawab penuh atas setiap penyimpangan distribusi dan dugaan keterlibatan mafia BBM.
ULTIMATUM GMNI MALUT
Alfonsius Gisisi menegaskan dengan suara lantang menegaskan jika tidak ada solusi yang konkret dalam waktu dekat, maka GMNI se-Maluku Utara akan melakukan boikot terhadap Pertamina Kupa-Kupa. Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat terus dipermainkan oleh mafia energi dan kelalaian pemerintah. BBM adalah hak rakyat, bukan komoditas untuk diperdagangkan seenaknya.
GMNI Maluku Utara menegaskan bahwa aksi boikot bukan sekadar ancaman, melainkan langkah nyata yang akan diambil jika pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina tetap abai (*)
