Marahaipost.com || Panitia Besar (PB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku Utara mengambil keputusan yang menuai polemik dengan mengakomodir lima atlet Muaythai – empat dari Halmahera Barat dan satu dari Halmahera Utara – untuk bertanding, padahal nama-nama mereka sebelumnya tidak tercantum dalam daftar resmi entry by name dan sempat dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.
Keputusan tersebut diambil setelah situasi di lapangan memanas, di mana tim Halmahera Barat sempat mengancam mengundurkan diri dan melayangkan protes keras. Hal ini memaksa PB KONI menghentikan sementara pertandingan guna menggelar rapat koordinasi yang melibatkan perwakilan Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.
Sekretaris Cabor Muaythai Kota Ternate, Buchari Muhidin, mengaku pihaknya terpaksa menerima keputusan itu demi kelangsungan pertandingan, namun dengan syarat tegas: tidak ada toleransi terkait aturan kelas berat badan.
“Kami sudah sepakat dan mengalah, tapi ternyata di lapangan terjadi hal yang tidak wajar. Panitia tetap memanggil atlet dari Halmahera Barat tersebut untuk bertanding meskipun berat badannya melebihi ketentuan kelas yang diikuti. Akibatnya, pertandingan menjadi tidak seimbang dan mencederai prinsip keadilan,” ungkap Buchari. Senin (08/06/2026).
Ia sangat menyayangi kebijakan yang diambil PB KONI tersebut. Menurutnya, langkah ini berpotensi menjadi preseden buruk yang merusak integritas seluruh kompetisi.
“Dampaknya bisa menyebar ke cabang olahraga lain. Kami khawatir, atlet atau peserta lain yang sebelumnya sudah gugur secara administrasi akan menuntut hak yang sama untuk dipanggil kembali. Kalau aturan bisa diubah seenaknya seperti ini, di mana letak sportivitasnya?” tegas Buchari.
Sebagai bentuk tanggapan, pihaknya berencana segera berkoordinasi dengan KONI Kota Ternate untuk menyusun surat keberatan resmi dan menyampaikan protes keras kepada PB KONI Provinsi Maluku Utara. Hingga berita ini disusun, pihak PB KONI belum memberikan penjelasan atau pernyataan resmi mengenai dasar pertimbangan di balik keputusan yang memicu polemik ini (*)
