Marahaipost.com || Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara, Alfonsius Gisisi menuturkan serangkaian peristiwa yang terjadi secara beruntun di Maluku Utara memantik keprihatinan luas dari masyarakat.
Mulai dari konflik antar desa di Halmahera Utara, Galela Barat, Morotai, Bacan Timur, Sula disusul gempa bumi yang merusak infrastruktur, hingga peristiwa berdarah di Patani Barat saat ini, semuanya menuntut kehadiran dan respons cepat pemerintah daerah.
Namun disayangkan dari rentetan peristiwa tersebut tak terlihat orang naomor satu di Maluku Utara ini turun langsung di lokasi untuk menemui masyarakatnya.
“Konflik warga antar desa di lima kabupaten ini bukan konflik biasa, yang seharusnya sudah jadi perhatian khusus bagi pemerintah dan pihak keamanan. Konflik tersebut menimbulkan ketegangan serius di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan wilayah.” ujar Alfonsius Gisis, Minggu (05/04/2026).
Menurutnya, sejumlah warga menyayangkan lambannya upaya mediasi dan pencegahan konflik sejak dini. Padahal, potensi gesekan sosial dinilai sudah lama ada dan seharusnya bisa diantisipasi melalui pendekatan persuasif oleh pemerintah dan aparat terkait.
Dampak konflik sosial belum pulih, Maluku Utara kembali diuji dengan bencana alam.
Belum lama ini, gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah dan menyebabkan kerusakan pada bangunan, serta rumah warga.
Sebagian masyarakat terdampak masih menunggu bantuan dan penanganan yang maksimal. Kondisi ini semakin memperkuat kesan bahwa respons pemerintah belum sepenuhnya sigap dalam menghadapi situasi darurat berlapis.
Kini telah terjadi Peristiwa Berdarah di Patani Barat
Yang walaupun situasinya kian berangsur kondusif, dengan terjadinya peristiwa berdarah di wilayah Patani Barat, Halmahera Tengah melibatkan warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo. Insiden ini menimbulkan korban dan memperdalam luka sosial di tengah masyarakat.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik horizontal masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal deteksi dini, penyelesaian konflik, dan pendekatan berbasis kearifan lokal.
Sorotan Tajam DPD GMNI ke Pemerintah Provinsi.
Di tengah rangkaian peristiwa besar ini, sorotan publik mengarah pada kepemimpinan pemerintah provinsi, khususnya figur Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda.
Masyarakat mempertanyakan keberadaan dan peran aktif gubernur di tengah situasi krisis. Sejak konflik di Halmahera Utara, Morotai, Halmahera Selatan, Sula, Gempa Bumi, hingga tragedi di Patani Barat, _ Publik menilai figur gubernur nyaris tidak terlihat secara langsung di lapangan.
“Mungkin lagi liburan di luar daerah ataukah lagi sibuk berkonten.” tanya Alfon.
Ketua GMNI Malut ini megatakan ketiadaan gubernur tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan kritik di ruang publik. Sebagian masyarakat bahkan mempertanyakan, apakah gubernur lebih disibukkan dengan aktivitas lain di luar daerah, dibandingkan hadir langsung untuk memastikan kondisi masyarakatnya dan penanganan krisis berjalan optimal.
Tuntutan masyarakat, tegas Ketua DPD GMNI Malut, yang kini berharap adanya langkah konkret dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kehadiran pemimpin secara langsung dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman, membangun kepercayaan, serta memastikan penanganan konflik dan bencana berjalan efektif.
Rangkaian peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan tidak hanya diukur dari kebijakan di atas kertas, tetapi juga dari kehadiran nyata di tengah masyarakat saat mereka menghadapi situasi sulit.
Dia menambahakan DPD GMNI Malut juga menyoroti terkait pernyataan yang dikeluarkan dari pemerintah provinsi, terkait peristiwa antara desa Banemo dan Sibenpopo yang mengakibatkan korban, bahwa kurang lebih 85 rumah dan satu gereja yang dibakar oleh massa, akan dibangun kembali oleh pemerintah provinsi,
” Kami GMNI memberikan apresiasi, namun GMN meminta agar tidak boleh hanya sebatas menggantikan rumah baru, harus ada keadilan dan kepastian hukum di sana.” ujarnya.
“Terkait pembakaran rumah warga dan gereja, harus ditangkap pelaku-pelakunya dan diadili secara hukum yang berlaku. Hukum harus berlaku adil, kepastian hukum harus ada di sana.” tegasnya.
Selain itu, Alfon juga menegaskan agar aparat segera mengungkap pelaku pembunuhan warga desa Banemo yang ditemukan terpapar di kebunnya sendiri.
“Hukum harus berlaku adil bagi setiap warga negara, jika sudah ditemukan pelakunya, segera proses seadil-adilnya,” pungkas Alfon (*)
